JAKARTA - Pengerjaan proyek security sistem DPR senilai Rp56 Miliar yang menggunakan dana APBN 2021 ternyata molor dari target penyelesaian. Padahal awal Desember 2021, seharusnya proyek tersebut sudah selesai dan bisa dioperasikan.

"Ya, memang terlambat. Tapi saya yakin bisa cepat selesai," kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusuma ditemui wartawan usai membuka dialog Interaktif dengan thema "Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPR RI" di Hotel Grand Zuhri Hotel, BSD, Jumat (10/12/2021).

Dampak keterlambatan penyelesaian proyek ini, maka menyebabkan ke luar masuk karyawan DPR maupun tenaga ahli DPR melalui pintu samping Stasiun KA Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan.

"Tapi perlahan-lahan, sudah mulai kelihatan rapi dan indah," tuturnya.

Politisi PKS ini tak membantah awal pengerjaan proyek Security Sistem DPR ini membuat geger banyak pihak, karena arena proyek ini sempat ditutup menggunakan seng.

"Saya juga kaget, wah proyek apa ini," ucapnya lagi.

Saat didesak apakah proyek security sistem DPR ini mampu melindungi keamanan data-data pribadi anggota Dewan, Dimyati menjelaskan bahwa fokus utama proyek ini lebih pada pengawasan dan keamanan keluar masuk kawasan DPR. Sehingga semuanya terkontrol dan terawasi.

"Jadi belum ke arah perlindungan data-data dan dokumen milik DPR. Itu belum arahnya ke big data nantinya," tegas dia lagi.

Menurut Dimyati, proyek security sistem ini tujuannya bagus, karena untuk mendeteksi lingkungan DPR, jangan sampai ada masalah.

"Apalagi yang datang dan masuk ke DPR itukan bermacam- macam, dari berbagai unsur masyarakat. Ada yang datang dengan tertib, tapi ada pula yang dengan mengancam dan menekan," ungkapnya.

Namun, lanjut Dimyati, bukan berarti dengan adanya Security Sistem ini, lalu menjauhkan DPR dengan rakyat.

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritisi proyek Security Sistem DPR RI yang menelan dana Rp56 Miliar. Bahkan meminta proyek itu dibatalkab, karena dianggap mubazir dan tidak membawa kesejahteraan rakyat.

“Pemborosan dan tak masuk akal itu proyek. Harus dibatalkan,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data website lpse dpr, proyek ini menggunakan dana APBN 2021.

“Apa sih urgensi pembangunan security sistem gedung DPR ini untuk saat ini? Inikan lagi situasi pandemi, kok jadi parah begini,” ungkap Lucius lagi.