• Info MPR

Slogan "Saya Pancasila" Digunakan Untuk Memecah Belah

Akhyar Zein | Kamis, 02/12/2021 13:09 WIB
Slogan "Saya Pancasila"  Digunakan Untuk Memecah Belah Wakil Ketua MPR Dr (HC)., H. Zulkifli Hasan SE., MM., dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 1 Desember 2021.(foto: Humas MPR)

JAKARTA - “Pancasila terdiri dari lima sila, jadi semua sila harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian”, ujar Wakil Ketua MPR Dr (HC)., H. Zulkifli Hasan SE., MM.,  dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 1 Desember 2021.

Lebih lanjut dalam diskusi yang bertema ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’, Zulkifli Hasan menegaskan jangan hanya Sila I, II, dan III yang dijalankan, Sila IV dan V pun juga harus dilaksanakan.

Bangsa Indonesia mempunyai tujuan mensejahterakan seluruh rakyat sehingga semua yang dilakukan harus bermuara menuju ke sana. Dikatakan Pilkada, Pileg, dan Pilpres digelar sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, agar Indonesia tetap bersatu dan menciptakan kesejahteraan namun, dirinya menyayangkan dari digelarnya hajatan demokrasi lima tahunan itu justru membuat bangsa ini menjadi terbelah.

“Padahal kita memilih sistem demokrasi agar kita bisa bersatu”, ujarnya.

Bila bangsa ini merdeka dan bersatu, selanjutnya menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan menjadikan bangsa ini berdaulat. Dalam kedaulatan inilah kita bisa membangun di mana dari tujuan pembangunan itu adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan. “Dalam suasana yang adil dan sejahtera di sana akan ada kesetaraan”, paparnya.

Bangsa Indonesia, menurut pria asal Lampung itu sebenarnya memiliki pedoman hidup yang komplit. “Kita bersyukur punya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”, tuturnya.

Meski demikian diakui paham-paham yang ada dalam perjalanan waktu hanya dijadikan slogan bahkan digunakan untuk memecah belah.

“Ungkapan saya Pancasila dan yang lain bukan merupakan suatu hal yang membahayakan”, ujar Menteri Kehutanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Terkait ASN, Zulkifli Hasan menegaskan ASN harus menjadi penentu dan arah birokrasi. Saat diangkat menjadi ASN, mereka telah disumpah untuk setia pada konstitusi. Untuk itu ASN ditegaskan harus bekerja untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Di sumpah setia pada konstitusi inilah yang membuat ASN menurut Zulkifli Hasan membuat mereka sudah paham tentang wawasan kebangsaan.

Bangsa ini menurut pria yang akrab dipanggil Bang Zul itu memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Diakui di satu sisi, pemerintah saat ini sukses dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol namun diakui pula di sisi yang lain masih ada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai, Zulkifli Hasan mengajak kepada semua untuk lebih mendiskusikan pada hal-hal yang positif. “Banyak hal yang mesti kita lakukan daripada memunculkan sikap saling membenci”, tegasnya.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, H. Fachrul Razi SIP., MIP., yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut bertanya apakah para ASN sudah memiliki wawasan kebangsaan. Bila wawasan kebangsaan sudah dimiliki dan dipahami para ASN, menurut Fachrul Razi maka sudah tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi, seperti dalam soal pelayanan masyarakat.

Diakui masalah korupsi dan pelanggaran pekerjaan yang lain di kalangan ASN masih tinggi, hal demikian menurutnya menunjukan wawasan kebangsaan perlu dimiliki dan dipahami kembali oleh ASN. “Untuk itulah di sini perlu dilakukan sosialisasi Pancasila yang lebih massif”, tuturnya.

Tak hanya masalah itu yang terjadi pada lingkungan ASN. Masalah radikalisasi juga mencuat. Menanggapi hal yang demikian Fachrul Razi prihatin, di satu sisi birokrasi kita hendak menerapkan penggunaan teknologi informasi namun kita masih berkutat dengan masalah itu.

Terkait dengan banyaknya masalah yang ada pada ASN, dirinya menyarankan perlunya evaluasi rekruitmen penerimaan ASN.

Peneliti Sosial Politik Imaji Institut, Jan Prince Permata SP., MSi, dalam diskusi tersebut berharap agar wawasan kebangsaan selain ada di masa lalu dan sekarang, juga hadir di masa yang akan datang.

Dirinya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan bahwa di sekitar kita masih banyak kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. “Ini yang menjadi pekerjaan kita semua untuk menuntaskan”, tuturnya.

Masalah tersebut menurutnya bisa dientaskan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dengan memperkecil jurang kemiskinan.

Terkait masalah wawasan kebangsaan, dirinya yakin para ASN sudah berkali-kali dibekali dengan materi itu. Ditegaskan bahwa ASN harus berdiri di atas semua golongan sehingga potensi mereka sebagai penguat persatuan dan kesatuan bisa diharapkan.

FOLLOW US