Katakini.com - Tahun 2022 mendatang, Pemerintah gelontorkan duit Rp414 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran ini turun 44,41% dari anggaran PEN 2021 yang tercatat Rp 744,77 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan anggaran PEN untuk mendukung penanganan pandemi di bidang kesehatan kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha terus bangkit di masa pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk 2022 kita tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp 414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi,” katanya dalam Kongres AAIPI Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan, fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.

Ia menjelaskan untuk anggaran bidang kesehatan Rp 117,9 triliun akan memiliki beberapa cakupan pemanfaatan yakni testing, tracing dan treatment, perawatan pasien covid-19 dengan cost sharing dari BPJS. Kemudian, obat covid-19, insentif nakes pusat dan daerah, vaksinasi, pengadaan vaksin pemerintah dan vaksin mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah dan antisipasi kesehatan lainnya.

“Kita tetap berharap yang baik-baik, tetapi tetap harus bersiap kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, vaksinasi masih akan penting, testing, tracing dan treatment penting. Tahun ini belanja paling besar untuk membayar pasien di RS yang mencapai hampir mendekati Rp 100 triliun," jelasnya.

Selanjutnya, untuk perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan Covid-19 dan meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.

Terakhir yakni pos penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun terdiri atas program kegiatanbterkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.

"Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya kita tetap berjaga-jaga covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk APBN 2022, pemerintah mematok belanja negara mencapai Rp 2.714,2 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 769,6 triliun.