Katakini.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo optimistis dengan angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat bisa turun sesuai target.

Survei Status Gizi Indonesia tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat prevalensi stuntingnya masih diatas 40 persen, tertinggi di Indonesia. 

"Tapi kalau dari laporan yang disampaikan dari tiap Kabupaten di Sulbar tadi, di akhir tahun 2021 sudah tidak ada lagi yang angka prevalensi stuntingnya diatas 30 persen," kata Hasto.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, total di Sulawesi Barat akan dibentuk sebanyak 953 tim pendamping keluarga. Sementara di Kabupaten Mamuju sekitar 180 tim dan di Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim.

"Melalui tim pendamping keluarga risiko tinggi stunting, yang didalamnya ada Bidan, kader PKK dan kader KB. Didukung juga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting insyallah bisa turun sesuai target 14 persen di tahun 2024," ujarnya Hasto.

Hasto mengharapkan dengan adanya tim ini konvergensi atau kerjasama penanganan stunting bisa dilakukan sampai ditingkat desa. Karena di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah ada kerjasama yang baik diharapakan hal ini bisa diterjemahkan hingga ke desa.

Sebagai informasi, Hasto melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hari pertama kunjungannya, Kamis (18/11) Dokter Hasto hadir di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju.

Ia menyaksikan penandatanganan MoU lembaga vertikal untuk komitmen bersama implementasi program unggulan terkait stunting, menyematkan Bunda GenRe Mamuju, meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Pelayanan KB MKJP, dan Vaksinasi COVID-19 bagi keluarga.

"Selama saya berkunjung ke beberapa daerah, baru kali ini ditandatangani MoU sekaligus dengan begitu banyak lembaga vertikal di daerah. Dari Kementerian Agama, BPS, BPN, BNN, BIN, Bank Indonesia bahkan Pangkalan Angkatan Laut," ungkap Hasto.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar mengungkapkan, kerja sama multisektor menangani stunting masih perlu ditingkatkan begitu pula program dan prioritas yang harus di sinergikan.

Menurutnya Provinsi Sulawesi telah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting seperti kembali mengaktifkan posyandu melalui kader PKK, melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat terlalu, terlalu muda, tua, banyak dan terlalu dekat.

"Kami juga melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko stuntin," ujarnya