Katakini.com - Kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo meminta kepala daerah untuk memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dalam mencegah stunting.

"(Kepala) Daerah memang harapan saya bisa memakai data BKKBN, khususnya masalah pembangunan keluarga. Karena apa, saya jamin untuk data keluarga ini tidak ada data lain yang lengkap yang sifatnya mikro dan ril dalam arti terkini, dan lengkap selain BK21," ujar Hasto saat memberikan keterangan persnya kepada awak media setelah melaunching PK21 di Auditorium BKKBN, Jakarta, Kamis (4/11).

"Karena itu, gunakan data ini dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing dan segera memetakan permasalah di derah yang terkait kesehatan keluarga, kesehatan keluarga, khususnya stunting. BKKBN akan membantu seandainya ada kesulitan dalam di dalam melakukan pemetaan permasalahan menggunakan data PK21," sambungnya.

Menurut Hasto, data PK21 mampu memetakan keluarga sasaran yang berisiko melahirkan anak dalam keadaan stunting seperti keluarga sasaran dengan penapisan keluarga pra sejahtera, sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni dan pendidikan ibu yang rendah.

Hasto menjelaskan, pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi oleh 635.000 kader ini awalnya diteargetkan pada 31 Mei sejak diluncurkan 1 April 2021. Namun karena pandemi COVID-19, terpaksa harus molor sampai 6 Juli 2021.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode sensus, dimana kader mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah. Sebanyak 30 persen mengunanan formulir, dan 70 persen menggunakan smartphone.

 

Dari pengumpulan data, kata Hasto,  jumlah keluarga yang berhasil terdata sebanyak 68.478.139 keluarga atau sebesar 102 persen, dari jumlah yang sebelumnya ditargetkan yakni 66.828.571 keluarga.

"Jumlah Kartu Keluarga (KK) diestimasikan secara nasional di tahun 2020 sebanyak 80 juta warga. Karena itu, yang dicapai BKKBN sebanyak 68 juta ini sudah di atas 80 persen," ujar Hasto.

Dari jumlah keluarga yang terdata, lanjut Hasto, tedapat 12 provinsi yang presentase cakupan pendatannya melebihi presentase nasional, yaitu Jawa Tengah, Nusat Tengga Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Jambi, Maluku, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumater Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

"Adapaun provinsi yang cakupannya di bawah 80 persen di antaranya Kalimantan Tengah, Papua dan Bapua Barat. "BKKBN pun akan mendampingi menyempurnakan data di masa yang akan datang," ujar Hasto.

Dari hasil pendataan tersebut juga ditemukan sebanyak  39.655,811 pasangan usia subur (PUS) atau terdapat 57,9 persen." Bisa dibayangkan ini kira-kira 80 persennya sehingga kemungkian PUS kita itu sekitar 44 juta," ujarnya. 

Dijelaskan Hasto, jumlah PUS yang sedang hamil 1.452.854 di antaranya 3,4 persen PUS hamil telalu muda, 16 persen hamil terlalu tua, telalu sering 9,58 persen, dan hamil terlalu dekat sebanyak 9,27 persen.

Adapun jumlah sasaran program yaitu 5.016.105 keluarga terdata yang memiliki baduta, 14.854326 keluarga terdata memiliki balita, 32,575,034 keluarga yang memiliki remaja, dan 16.598.465 keluarga terdata yang memiliki lansia.