• News

Najamudin: Reformasi Perlu Dikoreksi

Yahya Sukamdani | Kamis, 28/10/2021 19:17 WIB
Najamudin: Reformasi Perlu Dikoreksi Anggota DPD RI Sultan Najamudin. Foto: dpdri/katakini.com

Katakini.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan reformasi yang sudah berjalan sejak 1998 perlu dikoreksi kembali.

Menurutnya reformasi yang telah berjalan hingga saat ini belum berjalan sempurna karena melenceng dari nilai-nilai demokrasi Pancasila.

"Reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun ini memang harus kita koreksi kembali. Apakah reformasi yang sudah berjalan ini bisa dikatakan sempurna? Saya kira reformasi kita offside dalam sisi demokrasi," ucap Sultan saat launching Forum Dialektika di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Senator asal Bengkulu ini menilai demokrasi saat ini cenderung liberal karena tidak mengedepankan musyawarah. Saat ini kita hanya berkutik one man one vote yang justru melahirkan demokrasi kuantitatif.

"Apalagi demokrasi kita mahal sekali, karena cenderung menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dikit-dikit kita voting, tidak mengedepankan musyawarah. Demokrasi yang murni adalah musyawarah," terangnya.

Sultan juga menambahkan bahwa demokrasi kita menimbulkan sistem oligarki dari sektor politik dan ekonomi.

"Saat ini kita lihat, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa namun punya uang bisa langsung jadi. Ini merupakan PR kita, untuk itu kita harus melihat hulunya," terangnya.

Ia berharap semua pihak harus bersama-sama dalam menata kembali konstitusi kita yaitu dari hulunya. Bukan tidak mungkin, orang-orang yang memiliki banyak uang akan mendirikan partai yang berakibat tertutupnya ruang demokrasi.

"Sekarang ini tidak adil, potesi sebesar ini hanya dikontrol parpol, malah justru kita seperti paradoks demokrasi. Artinya, potensi munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas ini dikerangkeng di hulu," imbuh Sultan.

Sultan juga menyarankan seharusnya demokrasi kita juga bisa membuka luas bagi jalur independen atau non partai untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga presiden tidak tersandera atau dikontrol oleh partai politik.

"Jadi negara ini harus ditata kembali dari konstitusinya sehingga calon independen bisa maju sebagai presiden," harapnya.

 

FOLLOW US