Katakini.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, Hasto Wardoyo, berharap pemerintah kabupaten dan kota memiliki perangkat Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam menggerakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Saat ini hanya beberapa provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki penyuluh KB non PNS, yakni Provinsi Jawa Barat. "Penyuluh KB non PNS di Jawa Tengah tidak ada yang digerakkan dari pemerintah provinsi," ujar Hasto usai bertemu Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (15/10).

Mantan Bupati Kulon Progo itu mengatakan, Kabupaten Boyolali tidak memiliki PLKB non PNS. Padahal terdapat 267 desa namun ditangani hanya oleh 31 PLKB.

Bagi daerah yang memiliki jumlah PLKB terbatas, Hasto berharap agar para bupati mengajukan formasi tersebut. Sehingga program Bangga Kencana hingga percepatan penurunan stunting dan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga di daerah berjalan optimal.

Mengutip data yang ada, Hasto menyebut, program vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah berjalan dengan bagus. Capaiannya sebesar 60 persen sementara cakupan lansia yang sudah divaksinasi di Kabupaten Boyolali terbilang cukup tinggi.

Demikian juga angka stunting di Jateng, berdasarkan data, cukup bagus. Saat ini prevalensi stunting di provinsi itu 8,7 persen, di antaranya di Solo sebesar 6 persen. Capaian ini jauh di bawah kondisi nasional yang di 2019 berada di level 27 persen.

Sementara itu, Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat, menyatakan apresiasinya kepada BKKBN yang sudah memberikan dukungan terhadap vaksinasi Covid-19 bagi keluarga di Kabupaten Boyolali.

"Dengan bergerak bersama seperti ini langkah upaya percepatan dalam rangka penanganan COVID-19 dapat segera tertangani dengan baik," ujar Said Hidayat.

Hingga saat ini cakupan layanan vaksinasi Covid-19 sudah menyentuh 72 persen dari total penduduk Kabupaten Boyolali yang layak vaksinasi. Sementara cakupan vaksinasi untuk kaum lansia mencapai 52 persen.

"Tinggal kita terus bergerak, ditambah lagi dukungan BKKBN, maka gerakan vaksinasi ini akan jauh lebih cepat dan daya dukung ruang gerak masyarakat akan jauh lebih baik ke depan," ujar Said Hidayat berharap.

Walau vaksinasi di Boyolali sudah mencapai 72% dan PPKM sudah turun ke level 2, dalam pelaksanaan vaksinasi, Pemkab Boyolali tetap menaati protokol kesehatan.

Selain gerakan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga yang bakal menyasar 22.000 orang, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga menggiatkan program pendampingan keluarga untuk lebih mempercepat penurunan prevalensi stunting.

Saat ini persentase kasus stunting di Kabupaten Boyolali pada Februari 2021 tercatat 8,7 persen. Capaian ini di bawah nasional yang di 2019 berada di level 27 persen.

"Jangan ketika kita menyelesaikan masalah Covid-19, tetapi abai dengan persoalan yang lain. Ini juga (pendampingan keluarga) sangat penting karena menyangkut generasi ke depan yang lebih hebat," urai Said Hidayat.

Kabupaten Boyolali mendapat bantuan dari BKKBN sebesar Rp 6,5 miliar untuk program vaksinasi COVID-19 bagi keluarga dan program pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting. Penganggaran ini dialokasikan hingga akhir Desember 2021.