JAKARTA – Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Maluku, ditargetkan mulai akhir tahun 2021 atau Januari 2022. Biaya pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan pusat perikanan tersebut  akan menggunakan APBN.

“Untuk pengembangan pelabuhan selanjutnya, perlu dilakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Ambon Baru antara Pelindo IV dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pendanaan kreatif non APBN,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Kamisd (7/10/2021).

Budi Karya mengatakan, pembangunan pelabuhan baru di Ambon sangat diperlukan mengingat lokasi Pelabuhan Ambon eksisting berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman dan fasilitas umum perkotaan lainnya, sehingga sudah sulit untuk dikembangkan karena area lahan yang terbatas.

Selain itu, sejumlah kondisi lainnya yang menjadi potensi permasalahan yaitu pelabuhan cargo dan petikemas eksisting akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun. Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat. Juga pelabuhan perikanan eksisting yang telah mencapai kapasitas maksimum.

“Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu sebagai pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur,” katanya.

Konsep pembangunan Pelabuhan Ambon Baru mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi. Memiliki sejumlah fasilitas terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (TPI dan tempat pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan power plant, dengan panjang total dermaga 1000 m (ultimate).

Pelabuhan Ambon Baru akan berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon.

 Lahan yang telah disediakan seluas 700 hektare yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi.

Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)  mencapai Rp5 triliun.

Selain di Ambon, Kemenhub juga telah menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan bandara di Kota Tual, Provinsi Maluku.

Dalam kunjungannya ke Kota Tual sebelumnya, Budi Karya mengatakan Bandara Karel Sadsuitubun  dan Pelabuhan Tual siap mendukung kegiatan ekspor komoditas perikanan di kota Tual.