WASHINGTON - Negara sekutu harus memberikan sanksi PBB atas program nuklir dan rudal Korea Utara, hal itu sebagai tangapan atas kebijakan Menteri Luar Negeri Korsel untuk meringankan sanski atas Korut.

Hal itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Jumat lalu.

“Penting bagi masyarakat internasional untuk mengirim pesan yang kuat dan terpadu bahwa DPRK harus menghentikan provokasi,” kata Departemen Luar Negeri.

Pyongyang, yang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB dilarang menguji atau mengembangkan rudal balistik, mendesak Seoul dan Washington untuk menjatuhkan "standar ganda" dan "kebijakan bermusuhan."

Kondisi yang dituntut Korea Utara untuk melanjutkan dialog termasuk memberi lampu hijau uji coba misilnya yang dikatakan untuk membela diri dan memberikan keringanan sanksi.

Namun Korea Selatan dan AS tidak ingin mewujudkannya, meskipun pemerintahan Bulan tampak lebih fleksibel.

"Sudah waktunya kita meninjau keringanan sanksi," kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong dalam jawabannya atas pertanyaan di Majelis Nasional.

Dikutip dari Korea Herald, Pemerintah Korea Selatan telah mendukung pelonggaran sanksi dan menandatangani deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea 1950-53 untuk melibatkan kembali Korea Utara.

Pemerintahan Bulan percaya mengakhiri gencatan senjata membuka jalan bagi detente. Tetapi baik Washington maupun Pyongyang tidak menerimanya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menandatangani deklarasi jika persyaratan yang dia minta dipenuhi, mengatakan pekan lalu dia akan membuka kembali hotline antar-Korea pada awal Oktober.