JAKARTA - Proyek pembangunan security system DPR dinilai merusak lingkungan DPR yang asri nan indah.

Untuk membangun proyek senilai Rp56 miliar itu, Taman Plaza Selatan DPR yang bernilai sekitar Rp2 Miliar terlihat hancur.

Taman Plaza Selatan DPR yang rimbun, asri penuh pepohonan dan dilengkapi Air mancur terlihat porak poranda dan menyedihkan.

Bahka agar tak terlihat, proyek ditutupi pembatas, sehingga tidak begitu terlihat oleh penghuni DPR.

"KPK harus segera turun tangan, mengawasi proyek tersebut. Karena ini proyek besar di masa pandemi Covid-19," kata Peneliti Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Jumat, (1/10/2021).

Uchok mengaku heran dengan proyek security sistem DPR tersebut. Karena, pembangunan itu dilakukan dengan merusak fasilitas dan taman DPR yang sudah ada.

"Taman Plaza Selatan itu aset DPR, kenapa harus dirusak. Ini jelas tidak produktif. Proyek itu sama sekali tidak pro lingkungan," ucapnya.

Apalagi, lanjut Uchok, banyak pepohonan yang ditebang. Padahal pepohonan tersebut memproduksi oksigen dan sekaligus menyerap polusi udara.

Menurut Uchok, pembangunan security system tidak urgen dilakukan saat ini. Apalagi menggunakan dana APBN 2021 yang banyak menyerap utang.

"Pemerintah sudah menarik utang Rp550,6 triliun sepanjang tahun 2021.  Bahkan penarikan utang ini mencapai 46,8 persen dari target utang dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso mengatakan proyek itu merupakan penggatian dan penataan security system. "(Security System) yang ada sekarang sudah tidak lagi optimal. Apalagi DPR sebagai obyek vital negara ya harus dirawat dan dijaga," kata Agung.

Menurut Agung, dengan pagu anggaran sebesar Rp58 miliar itu, DPR akan memperbaiki security system yang telah rusak. "Diganti dengan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Sedangkan Kabiro Umum Setjen DPR RI, Djustiawan Wijaya yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatApp (WA) soal soal proyek security sistem, belum memberikan respon.

Bahkan hingga berita ini diturunkan pesan WA yang sudah dibaca oleh Kepala Biro Umum Setjen DPR tersebut, belum juga memberikan klarifikasinya terkait berita tersebut.