JAKARTA - Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida dianggap Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma, sebagai momen tepat untuk membuka secara terang benderang persoalan investasi di Papua.

“Kita selaku tim yang pernah terlibat di Pansus Papua juga menemukan persoalan investasi sebagai salah satu permasalahan kompleks di Papua. Jika temuan Haris dan Fatia terbukti di Pengadilan, maka persoalan ini akan dibahas secara khusus oleh tim DPD khususnya For Papua MPR RI.” Kata senator Papua Barat tersebut di Jakarta, Jumat (14/9/2021).

Menurutnya, tindakan Luhut melaporkan Haris dan Fatia adalah ajang pembuktikan terkait permasalahan investasi di Papua.

Ia juga menyebut bahwa dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi semua pihak untuk mengetahui fakta-fakta baru serta dapat membuka fakta yang sebenarnya ke publik.

Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan ditengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya,” ujarnya.

Filep meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.

“Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?” tutup Filep.

Haris dan Fatia dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah.

Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di akun Youtube Haris Azhar.

Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida sebesar Rp 100 miliar.

Melalui kuasa hukumnya Luhut mengatakan bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka seluruh uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat Papua.