Jakarta, Katakini.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membantah telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster.

Dokter Pribadi Panglima TNI Mukti Arja Berlian mengatakan Hadi Tjahjanto menggunakan Scretome Stem Cell Mesenkimal (MSC) atau Stem Cell Tali Pusat Manusia atau Sel Punca.

Mukti Arja Berlian yang juga merupakan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa mengatakan sel punca tersebut berguna untuk pertahanan tubuh dan meningkatkan kemampuan atau booster dosis kedua Vaksin Sinovac yang sebelumnya telah diberikan kepada Panglima TNI pada Januari lalu.

Menurut dia, sel punca ini akan melepas berbagai molekul anti radang, molekul imunomodulator dan molekul regenerasi.

"Jadi ini bukan vaksin, ini booster untuk pertahanan tubuh, Molekul anti inflamasi atau radang ini selain memiliki peran dalam meredakan inflamasi atau badai sitokin yang sering terjadi akibat infeksi termasuk badai sitokin akibat infeksi Covid -19 " jelas Berlian melalui pesan singkat pada Kamis.

Dia menambahkan pemberian sel punca itu akan lebih baik dan menjaga atau memperkuat vaksin Sinovac di dalam tubuh sehingga tidak mudah terpapar Covid-19.

Sebelumnya, pada tanggal 24 Agustus sebuah video kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, sejumlah pejabat yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pembicaraan itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan telah mendapatkan booster.

Video yang sempat diunggah Sekretariat Presiden itu saat ini telah dihapus.

Menanggapi hal tersebut, Amnesty Internasional Indonesia menilai pemberian vaksin ketiga atau booster vaksin kepada pejabat mencerminkan ketidakpedulian terhadap publik.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan dengan persediaan vaksin yang terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin dan penyandang difabel.

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya Adiwena melalui keterangan resminya pada Rabu.