Katakini.com - Pemerintah daerah diminta untuk lebih rajin melaporkan perkembangan setiap kasus aktif atau kasus kematian akibat COVID-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing.

“Saat ini tentunya kita melihat ada 18,3 persen data kasus aktif di daerah yang belum diperbaharui dan datanya ini merupakan data yang lebih dari 21 hari. Jumlahnya sekitar 49.000 kasus yang belum diperbaharui. Kami menghimbau agar pemerintah daerah segera memperbaharui data tersebut,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dalam acara Siaran Pers, Rabu (25/8/2021).

Nadia menjelaskan hal tersebut dikarenakan data perkembangan COVID-19 akan terus bergerak jumlahnya. Sedangkan, masih ada data yang disampaikan oleh sejumlah pemerintah daerah merupakan data yang sudah lama.

“Kasus-kasus yang baru dirilis ini akan kami rilis berdasarkan tanggal kejadian. Sehingga tidak akan mempengaruhi level situasi pandemi, dan tentunya kementerian kesehatan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan update dan sinkronisasi data kasus aktif yang belum ter-update. Statusnya itu apakah sudah sembuh atau meninggal,” ujar dia.

Ia menyebutkan, tersisa sekitar 19.000 kasus yang belum disampaikan oleh pemerintah daerah, yang artinya kurang dari setengah dibandingkan pekan yang lalu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selanjutnya memberi contoh akan merilis sekitar 10.000 kasus dari Kota Depok yang belum tercatat di sistem New All Record (NAR) milik pemerintah pusat pada pekan ini.

“Karena selama ini sistem pelaporan Kota Depok belum terhubung dengan All Record di Pemerintah Pusat,” kata Nadia.

Nadia menegaskan kepada pemerintah daerah, untuk tetap melakukan komunikasi yang baik dengan Kemenkes dalam upaya pelaporan data-data terkait COVID-19 agar tidak ada lagi daerah yang menunda untuk melaporkan perkembangan kasus aktif atau jumlah pasien meninggal di daerahnya

“Untuk itu kami berterima kasih atas kerja sama dan kerja keras yang sangat baik ini. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan dalam hal pemutakhiran data ini agar situasi pandemi di wilayahnya masing masing dapat dinilai sebagaimana mestinya. Tidak terpengaruh oleh data yang tertunda,” ujar dia.