JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan pentingnya bagi Indonesia memiliki road map ketahanan ekonomi.

Road map dibutuhkan untuk menyambut era disrupsi yang menuntut banyak perubahan ke taraf yang lebih baru, salah satunya akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 memang membuat semua negara di dunia terdampak, bukan hanya di sektor Kesehatan, tetapi juga di sektor ketahanan Ekonomi. Semua negara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian dan dunia usaha serta industri mereka tetap mampu bertahan,” kata LaNyalla di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Pemerintah Indonesia disebut sudah melakukan beberapa upaya extra ordinary.

Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

“Payung hukum itu memberikan dukungan keuangan negara bagi penanganan pandemi tersebut, yang kemudian, pemerintah boleh menaikkan batas utang pemerintah dan melakukan relokasi sekaligus refocusing anggaran,” ujarnya.

Payung hukum tersebut juga memberi amanat kepada Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk mengelola dana penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.

Pemerintah juga telah membuat sejumlah skema penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Yang pada akhirnya, kemarin kita lihat data dari Pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua mengalami peningkatan," katanya.

"Namun, harus diakui bahwa peningkatan pertumnuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh belanja konsumsi masyarakat, yang didukung government spending melalui berbagai skema bantuan sosial serta momentum Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha,” imbuh LaNyalla.

LaNyalla menilai, perlu penyelesaian dari sektor hulu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat pandemi. Sebab jika memilih menyelesaikan dari sektor hilir, maka sifatnya hanya jangka pendek saja.

“Kita harus menyiapkan road map ketahanan ekonomi Indonesia untuk menyongsong era Disrupsi, yang akan mengubah pola hidup dan tatanan dunia global. Artinya pekerjaan kita juga menyangkut persoalan di sektor hulu, bukan saja di sektor hilir,” terang LaNyalla.

LaNyalla mengingatkan, indikator ketahanan sektor perekonomian suatu negara harus dilihat dari sisi industri barang dan jasa. Salah satunya, indikator Purchasing Managers Index di sektor Manufaktur dan Industri Jasa lainnya.

“Karena hal itu akan menunjukkan kepada kita, apakah mesin ekonomi di Indonesia berjalan. Sebab bila Industri dan Manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit perbankan juga bergulir. Buruh tetap bekerja. Dan pasar tetap ada untuk menyerap barang,” jelas LaNyalla.

Menurutnya, tidak bisa apabila yang berjalan hanya industri farmasi dan digital saja dalam ketahanan sektor ekonomi negara untuk menghadapi pandemi.

LaNyalla mengatakan, industri padat karya lainnya juga penting seperti sektor UMKM dan industri pariwisata yang melibatkan tenaga kerja informal.

“Sebab, bila yang terjadi sebaliknya, manufaktur dan industri berhenti. Otomatis buruh berhenti kerja. Pilihannya cuma dua, buruh dirumahkan atau di-PHK. Ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu permasalahan sosial,” ucapnya.