JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa fokus pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara I atau Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jokowi mengatakan, yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.

"Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita," tuturnya.

Menurutnya struktur ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor.

"Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah," kata Jokowi.

Dengan OSS, urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah.

"Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya," ujarnya.

Pada kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan bahwa pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini diharapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.

"Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita," tuturnya.

Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus digencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.

Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.

Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.