JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak menampik banyak masyarakat yang menilai kebijakannya selama menangani pandemi ini sering berubah atau tidak konsisten. Tapi Jokowi katakan justeru itu yang harus dilakukan.

"Justru itulah (sering merubah kebijakan, red) yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," kata Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara I atau Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jokowi mengatakan, pandemi telah mengajarkan untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.
Menurut Jokowi, pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.

Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.

"Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," ujarnya.