JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka secara resmi Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara I atau Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo beserta Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan para pimpinan lembaga negara lainnya.

Pada kesempatan tersebut Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa Sidang Tahunan MPR RI kali ini diikuti oleh 363 anggota dari total 711 anggota, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

"Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 264 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka," kata Bamsoet.

Pada kesempatan tersebut Bamsoet mengemukakan bahwa Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

"Sidang Tahunan MPR juga menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat," ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir ini Indonesia diuji oleh badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pandemi Covid-19 juga memaksa masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi sosial.

Demikian pula di sektor pendidikan, anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh yang mempengaruhi efektifitas dan proses belajar mengajar.

Meskipun pembelajaran jarak jauh secara on line juga berdampak positif terhadap kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi pembentukan karakter anak didik.

Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu, dihadapkan dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran.

"Oleh karena itu, terhadap upaya upaya Pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, kami sangat mendukung sepenuhnya," katanya.

"Realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19," sambungnya.