Jakarta, Katakini.com - Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing berjanji akan mengadakan pemilu dalam waktu dua tahun, sebagaimana diberitakan media lokal Myanmar Now.

Sebelumnya, junta Myanmar membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Junta militer Myanmar, melalui komisi pemilihan umum mengklaim menemukan 11 juta kesalahan penghitungan suara dalam pemilu 2020 saat partai militer kalah telak dari NLD.

Pengamat lokal dan internasional telah menolak klaim militer tersebut, serta mengatakan hasil pemilu menunjukkan keinginan mayoritas rakyat Myanmar.

Dalam pidatonya pada Minggu kemarin, Min Aung Hlaing mengutip aturan hukum pada 2008 yang disusun militer sebagai dasar rentang waktu untuk menggelar pemilu baru.

Menurut Min Aung Hlaing, konstitusi tersebut mengizinkan dua kali perpanjangan masing-masing selama enam bulan dari status darurat selama satu tahun yang ditetapkan setelah kudeta 1 Februari.

Dia menambahkan waktu enam bulan lagi dibutuhkan untuk mempersiapkan pemilu.

“Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023,” ucap Min Aung Hlaing.

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing juga mengatakan dewan militer akan bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk ASEAN untuk mengimplementasikan konsensus lima poin.

Isi konsensus yang disepakati para pemimpin negara ASEAN terkait krisis Myanmar antara lain menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, membentuk utusan khusus ASEAN, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Myanmar siap bekerja sama dengan ASEAN dalam kerangka ASEAN, termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar,” kata Min Aung Hlaing

 

—Pemerintahan sementara

Selain itu, pada Minggu kemarin, Min Aung Hlaing diangkat sebagai perdana menteri dari “pemerintahan sementara” yang baru dibentuk.

Langkah tersebut tidak hanya mencakup pembentukan kabinet yang akan dipimpin Min Aung Hlaing dan wakilnya, Wakil Jenderal Senior Soe Win, tetapi juga perubahan pada tingkat negara bagian dan regional.

Kabinet baru ditunjuk untuk negara bagian dan wilayah, yang masing-masing akan memiliki seorang menteri utama, enam menteri lainnya, dan seorang jaksa agung.

Dua kota terbesar di Myanmar, Yangon dan Mandalay, juga akan memiliki kementerian di pemerintahan daerahnya dengan wali kota sebagai menteri.

Junta mengangkat tentara berpangkat kolonel untuk mengepalai kementerian keamanan dan perbatasan di masing-masing daerah.

Sementara, kolonel polisi akan menjabat sebagai kepala kementerian transportasi.

Berdasarkan laporan kelompok masyarakat sipil, pasukan junta telah menewaskan 940 orang sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Myanmar juga sedang berjuang menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 selama sebulan belakangan.

Ratusan pasien Covid-19 dilaporkan meninggal setiap hari di Myanmar berdasarkan angka resmi, tetapi jumlah kematian sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.(AA)