Jakarta, Katakini.com - Indonesia meminta pihak-pihak berkepentingan di Tunisia menggelar dialog nasional untuk memulihkan demokrasi di negara tersebut setelah Presiden Tunisia Kais Saied memecat perdana menteri dan membekukan parlemen.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan Indonesia terus memantau perkembangan politik di Tunisia.

“Indonesia berharap dialog nasional yang melibatkan semua kekuatan politik di Tunisia dapat segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi di Tunisia,” kata Faizasyah.

Setelah Saied membubarkan pemerintah, bentrokan sempat terjadi antara pendukung dan penentang Presiden Tunisia pada Senin.

Menurut Faizasyah, seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Tunisia dalam keadaan baik.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat 202 orang WNI berada di Tunisia.

“Perwakilan Indonesia di Tunisia telah mengingatkan WNI meningkatkan kehati-hatian dan menjauhi kerumunan massa,” ujar Faizasyah.

Pada Minggu, Presiden Kais Saied mengumumkan bahwa dia telah menangguhkan kekuasaan parlemen Tunisia.

Dia juga memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan seorang perdana menteri yang akan dia tunjuk.

Saied juga mendeklarasikan dirinya sebagai jaksa agung.

Tentara kemudian melarang Ketua Parlemen Rached Ghannouchi dan para wakilnya memasuki parlemen.

Kemudian, pada Senin malam, PM Mechichi mengumumkan akan menyerahkan tugasnya ketika presiden menunjuk perdana menteri baru.

Mechichi mengatakan dia tidak akan memainkan peran obstruktif dalam memperumit situasi di Tunisia.

Tunisia telah dicengkeram oleh krisis yang mendalam sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet, tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru.

Negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan lonjakan kasus Covid-19 di tengah kemungkinan kolapsnya sistem kesehatan negara.(AA)