Katakini.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersiap menerbitkan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue setelah pemerintah akan menambah modal perseroan sebesar Rp2 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN).

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat walaupun pada masa pandemi sekalipun disamping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya,” ujar Nixon dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Nixon menerangkan, penambahan modal itu murni untuk menjaga rasio permodalan perseroan, sedangkan aspek likuiditas dapat dipenuhi baik melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun melalui pengembangan dana pihak ketiga.

"Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan atau CAR sebesar di atas 18 persen pada tahun 2024," kata Nixon.

Dia menegaskan, sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Apalagi sektor properti termasuk sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

Menurut Nixon, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil.

Dia menyampaikan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.

"Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta," ujar Nixon.

Nixon menuturkan, minat pembelian rumah khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi COVID-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp 300 juta.

Hal tersebut, lanjut Nixon, dikarenakan rumah adalah kebutuhan pokok, apalagi permintaan rumah juga didorong adanya pernikahan baru setiap tahunnya.

"Walaupun pandemi orang tetap akan membeli rumah terutama untuk ditempati bagi pasangan baru, jadi yang mau beli rumah tetap ada," kata Nixon