Katakini.com - Pemrintahan junta militer Myanmar membuka kasus korupsi baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dan mantan pejabat lain di pemerintahannya.

Kasus-kasus tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap pemimpin terpilih Suu Kyi (75) yang digulingkan oleh tentara pada 1 Februari dalam kudeta yang telah menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam kekacauan.

Surat kabar pemerintah mengutip Komisi Anti Korupsi yang mengatakan tuduhan terkait penyalahgunaan tanah untuk yayasan amal Daw Khin Kyi, yang dia pimpin, serta tuduhan sebelumnya menerima uang dan emas.

Dikatakan berkas kasus telah dibuka terhadap Suu Kyi dan beberapa pejabat lainnya dari Ibu Kota Naypyidaw di kantor polisi pada Rabu (9/6).

"Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi menggunakan pangkatnya. Jadi dia didakwa berdasarkan UU Antikorupsi pasal 55," tulis laporan Global New Light of Myanmar pada Kamis (10/6/2021).

Undang-undang itu memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang terbukti bersalah.

Pengacara utama Suu Kyi dalam beberapa kasus lain mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui, penyelidikan korupsi terus berlanjut dan tidak ada di pengadilan.

Dia menggambarkan tuduhan itu sebagai "tidak masuk akal".

"Dia mungkin memiliki kekurangan tetapi keserakahan pribadi dan korupsi bukanlah sifatnya. Mereka yang menuduhnya serakah dan korupsi melakukan sesuatu yang sia-sia," kata Khin Maung Zaw dalam sebuah pesan kepada Reuters.

Yayasan Daw Khin Kyi, di mana Suu Kyi dituduh, didirikan atas nama mendiang ibunya untuk membantu mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Myanmar.

Kasus-kasus yang telah dihadapi Suu Kyi berkisar dari kepemilikan ilegal alat komunikasi radio (walkie-talkie) hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi. Para pendukungnya mengatakan kasus-kasus itu bermotif politik.

Tentara menggulingkan Suu Kyi dengan mengatakan partainya telah curang dalam pemilu November tahun lalu, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan sebelumnya dan pemantau internasional.

Sejak itu, tentara gagal membangun kendali. Militer menghadapi protes setiap hari, pemogokan yang melumpuhkan ekonomi oleh penentang junta, serangkaian pembunuhan dan serangan bom, serta kebangkitan konflik di perbatasan Myanmar.