JAKARTA, Katakini.com – Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mengajukan sembilan stimulus pada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu industri minyak dan gas serta menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan enam dari sembilan usulan stimulus sudah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Salah satu kelonggarannya, menurut Dwi, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola.

"Kelanjutan persetujuan ini akan menjadi pembicaraan dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan," ungkap Dwi dalam siaran pers, Rabu.

Sembilan stimulus yang diajukan SKK Migas pada pemerintah antara lain penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca-operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan dan penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak.

Selain itu penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.

Selain itu penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity.

SKK Migas juga mengusulkan fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

SKK Migas memproyeksikan permintaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri lebih 1,8 juta barel miyak per hari (BOPD) pada 2030.

Sementara, kebutuhan saat ini sekitar 1,4 juta BOPD dengan kapasitas kilang sekitar 800 ribu BOPD.

"Jadi kalau kilang Balikpapan selesai akan menambah kapasitas kilang menjadi 1 - 1,2 juta BOPD.

 

- Prioritas migas laut dalam

Pemerintah sendiri saat ini memprioritaskan pengembangan industri migas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) untuk menjaga produksi nasional.

"Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa eksploitasi sumber gas yang ada,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam siaran pers seusai meresmikan proyek pengembangan Merakes di Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik, Kalimantan Timur , Selasa.

"Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen," lanjut Menteri Arifin.

Menurut dia kebutuhan energi fosil di dalam negeri masih tergolong tinggi, yakni di atas satu juta BOPD dan diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

"Produksi minyak kita sekitar 700 BOPD, kecenderungannya kalau kita tidak melakukan apa-apa akan turun terus dan ini akan mengakibatkan impor (migas)," ujar dia.

Pemerintah menurut dia melakukan berbagai upaya menekan impor migas, di antaranya memperbanyak eksplorasi dan mengoptimalkan EBT.

"Selain meminimalkan impor minyak, kita juga ke depannya merespons energi bersih terbarukan dalam energi bauran nasional," ujar dia.(AA)