Jakarta, katakini.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak wacana pemberlakuan biaya administrasi, saat konsumen mengecek saldo di anjungan tunai mandiri (ATM).

Ketua YLKI Tulus Abadi mempertanyakan pihak bank yang berdalih bahwa kebijakan ini demi kenyamanan nasabah. Padahal belum ada survei terkait hal ini.

"Itu klaim sepihak, mengatasnamakan konsumen. Klaim yang paradoks," tegas Tulus dalam keterangannya pada Sabtu (22/5).

Yang terjadi selama ini, lanjut Tulus, bank menjadikan biaya admin sebagai pendapatan utama. Dan menurut dia kebijakan ini tidak adil.

"Jika dicermati, hidupnya bank hanya mengandalkan biaya admin dari nasabah. Coba kita cermati, setiap nasabah per bulan minimal dipotong Rp14.000, belum biaya lain-lain, seperti pajak. Jadi lama-lama uang nasabah itu habis dimakan biaya administrasi. Ini namanya nabung mau untung atau mau buntung?" kata dia.

Jika nantinya mengecek saldo akan dikenakan biaya, maka konsumen akan semakin dirugikan karena saldonya makin tergerus.

"Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak karena merupakan kebijakan eksploitatif," tegas dia.