Jakarta, katakini.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harmadi mengatakan, pelarangan mudik dan perpanjangan PPKM Mikro, merupakan upaya pemerintah menekan potensi penyebaran Covid-19 di daerah, mengacu pada pengalaman mudik tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, penambahan aturan atau adendum Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021, menjadi cara menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran nanti. Perpanjangan PPKM Mikro juga menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah.

"Libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Biasanya peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus COVID-19 juga turut melonjak. Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian," terang Sonny dalam Dialog Produktif bertema `Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan`, yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan oleh FMB9ID_IKP, pada Selasa (27/4).

Sonny menilai, sejak minggu ketiga Januari 2021 kinerja Satgas COVID-19 membaik, apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.

"Penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 ini membuat kinerja kita membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5 persen. Nantinya pada 4-17 Mei 2021 kita akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh. Karena terbukti efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah," ujar Sonny.

Pernyataan Senada senada dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Pengetatan protokoler Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat berhasil menekan penularan Covid-19.

"Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat. Positivity rate kini 8,32 persen, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional," terang Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan yang sama.

"Kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat," sambung dia.

Mahyeldi menilai hal tersebut berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya.

"Sumatera Barat sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal, seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi Covid-19 di tingkat RT/RW. Sehingga penanggulangan kasus COVID-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW," katanya.

Sebagai penutup, Sonny mengimbau, meskipun Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional, masyarakat perlu belajar dari kasus lonjakan Covid-19 di India.

"India sebetulnya sudah menurunkan kasus Covid-19 dengan baik, dengan tingkat vaksinasi 3 juta orang per hari, namun melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif," tutup Sonny.