Jakarta, katakini.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencanangkan Indonesia bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading/ODOL) pada tahun 2023.

"1 Januari 2023, Indonesia sudah bebas ODOL," kata Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kemenhub, Mohamad Risal Wasal pada webinar yang diadakan Forum Jurnalis Sawit (FJS), bertajuk "Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah langkah Strategis untuk Mewujudkan Program bebas Truk ODOL", Jakarta, Kamis (8/4).

Risa mengatakan, proses penanganan truk ODOL ini telah dilakukan selama periode 2017-2023, dimana pada 2020 lalu penanganan ODOL telah dilakukan rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri dan Asosiasi Industri dengan menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023.

Saat ini pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta-Bandung, lantas pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, serta penegakan hukum P21 Pasal 277 KUHP.

Di 2021, penerapan ODOL akan dilakukan pembentukan jaringan lintas logistik dan pengembangan sistem e-Inforcement, pengembangan integrasi sistem, pembentukan Database Bank Pengemudi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta MoU Menteri Perhubungan, Menteri Perindustri, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan dengan Kapolri.

"Artinya tahapan menuju Indonesia bebas ODOL sudah dilakukan mulai sekarang. Jadi 2023 sudah tidak ada truk yang kelebihan muatan," tuturnya.

Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI), Agung Wibowo mengatakan, kebijakan bebas ODOL yang dicanangnkan pemerintah tahun 2023 sangat berdampak terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit.

"Kelapa sawit banyak dampaknya karena kita punya truk cukup banyak. Existing truk yang beroperasi di Indonesia untuk mengangkut kelapa sawit itu 71.849 unit truk. Ketika peraturan ODOL 2019-2020 ini kita simulasi dan kita terapkan, ongkos angkut kita rata-rata dua kali atau setara dengan 32 triliun per tahun," jelasnya.

Selama periode 2019-2020, terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik), seperti hambatan penerbitan dan perpanjangan Keur (Truk Kebun & Jalan Raya), hambatan permintaan normalisasi truk, hambatan denda tilang dan hambatan dilarang masuk jalan tol.

Selain itu di 2021 muncul relaksasi Zero ODOL s/d awal tahun 2023, dimana kebijakan ini akan berdampak kepada peremajaan truk mencapai sekitar 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun), dengan potensi budget yang dibutuhkan sejumlah Rp  10 triliun. Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan.

Namun demikian, ia mengatakan GAPKI akan tetap melakukan persiapan menuju bebas Truk ODOL tersebut, dengan beragam strategi misalnya, mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi 2 kali dari saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi 2 kali dari saat ini.

Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk kebutuhan investasi tambahan, modifikasi dan operasional tambahan. Termasuk mempersiapkan proses tambahan (loading dan unloading) sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. "Termasuk meminta persiapan penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi," tandas Agung.