“Ide ini masih di tahap awal, namun yang kita usulkan antara lain kerja sama penguatan riset pengembangan vaksin, pengembangan industri bahan baku, dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam konferensi pers yang digelar dari China pada Jumat petang waktu Jakarta (2/4/2021).

Menurut Menlu, ide tersebut menjadi bagian dari kerja sama vaksin yang dibahas dengan Menlu Wang Yi dalam kunjungannya ke Negeri Tirai Bambu, di mana keduanya membahas penguatan dalam kemitraan vaksin baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Dia mengatakan bahwa ide terkait kerja sama jangka panjang itu akan dibahas lebih lanjut, namun secara prinsip, China telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Indonesia itu.

Adapun dalam konteks jangka pendek, Indonesia menyatakan harapan agar pemerintah China terus memberikan dukungan agar pengiriman vaksin yang telah menjadi komitmen yang mengikat atau binding commitment dapat dilakukan sesuai jadwal yang ada.

“Isu penguatan kerjasama vaksin ini juga kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok,” kata Retno.

Pembahasan tersebut datang saat negara-negara produsen vaksin memunculkan pembatasan dan larangan ekspor dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, di mana beberapa negara tengah menghadapi lonjakan kasus.

Pembatasan itu pun berpengaruh terhadap laju rantai pasok penyediaan vaksin bagi dunia. Retno mengungkapkan kekhawatirannya atas pengaruh tersebut terhadap perlambatan pembebasan dunia dari belenggu pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyerukan kerja sama agar kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua negara dapat terlaksana,” katanya seperti dilansir antaranews.

Menlu melakukan kunjungan ke Provinsi Fujian, China bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Pada Jumat, ketiga menteri telah melakukan kurang lebih 14 pertemuan yang mencakup berbagai isu, termasuk situasi geopolitik, kerja sama vaksin, peningkatan kegiatan perdagangan dan investasi, serta kerja sama kekonsuleran termasuk upaya penguatan perlindungan bagi ABK Indonesia.