Katakini.com – Indonesia memastikan proyek ibu kota baru akan terus berjalan pada tahun ini.

Bahkan gedung istana negara rencananya akan mulai dibangun pada tahun ini demi mengejar target rampung di tahun 2024 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan estimasi awal kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota baru sebesar Rp466  triliun.

“Angka tersebut masih terus disesuaikan dengan strategi dan tahap pembangunan berdasarkan analisis pada dokumen Master Plan Ibu kota Negara,” kata Suharso melalu jawaban tertulis kepada Anadolu  Agency, pada Rabu.

Menurut dia, analisis termasuk termasuk analisis porsi yang paling tepat antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pihak swasta.

Sehingga pembangunan ibu kota negara bersinergi dengan program prioritas nasional lainnya.

Suharso juga menjelaskan, sumber pembiayaan non APBN dirancang untuk menarik peluang investasi serta membuka lapangan kerja baru yang dapat mendukung terciptanya pemerataan ekonomi ke Kawasan Timur Indonesia.

Tak hanya itu, dia memastikan pembangunan ibu kota baru akan tetap melindungi masyarakat setempat.

Salah satu strateginya adalah dengan mengupayakan permukiman masyarakat lokal dikelola, ditata, dan terintegrasi dengan pengembangan ibu kota baru.

“Layanan yang akan diberikan ibu kota negara adalah layanan inklusif yang diberikan baik pada masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang,” lanjut Suharso.

Selain itu, dia juga menjelaskan, untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, telah disusun prinsip pembangunan serta Key Performance Indicator (KPI) sebagai acuan pembangunan.

“Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, ibu kota baru memiliki prinsip Mendesain Sesuai dengan Kondisi Alam,” kata dia.

Yakni dengan pemanfaatan untuk ruang hijau sebesar 75 persen dari luas ibu kota baru.

Juga menurut Suharso, rencananya akan diterapkan penggantian 100 persen ruang hijau untuk bangunan institusional, komersial, dan hunian.

Sebelumnya dalam perbincangan dengan Anadolu Agency, beberapa waktu lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan hidup, antara lain Jatam dan Walhi, menyampaikan kekhawatirannya dengan pembangunan ibu kota baru.

Selain khawatir dengan dampak lingkungan dan kerusakan ekosistem lingkungan, organisasi masyarakat sipil meragukan pemerintah dapat melindungi masyarakat lokal. (Anadolu Agency)