Katakini.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mengalami defisit Rp6,36 triliun terhadap keuangan secara keseluruhan.

"Sekarang aset netto per 31 Desember 2020 dana jaminan sosial kesehatan masih minus Rp6,36 triliun. Jadi kalau arus kas uangnya yang ada sekitar Rp18,74 triliun tapi ini belum membayar kewajiban seperti IBNR," kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Rapat kerja itu juga dilakukan bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS.

BPJS Kesehatan memang mengalami surplus Rp18,74 trilun di arus kas. Namun, masih ada total kewajiban yang harus dibayar yakni sebesar Rp25,15 triliun yang terdiri dari incurred but not reported (IBNR), klaim dalam proses verifikasi atau outstanding claim (OSC), dan utang atau klaim dalam proses bayar.

Jika antara saldo kas dan kewajiban dijalankan, maka BPJS Kesehatan masih defisit Rp6,36 triliun.

"Seharusnya dalam kondisi normal atau aman, harus punya aset neto Rp13,93 triliun," ujar Ali.

Incurred but not reported (IBNR) merupakan klaim yang sudah terjadi namun belum ditagihkan fasilitas kesehatan.