Jenewa, katakini.com -  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan agar hak paten dicabut sampai akhir pandemi COVID-19 sehingga pasokan vaksin dapat ditingkatkan secara dramatis.

Pada jumpa pers, kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan negara-negara dengan kapasitas vaksin mereka sendiri harus "mulai melepaskan hak kekayaan intelektual" sebagaimana diatur dalam ketentuan darurat khusus dari WHO.

"Ketentuan ini ada untuk digunakan dalam keadaan darurat. "Jika sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya, lalu kapan?" kata Tedros pada Jumat (5/3).

Dia mengatakan, WHO akan segera bertemu dengan perwakilan industri untuk mengidentifikasi kemacetan dalam produksi dan membahas bagaimana mengatasinya.

Associated Press menemukan pabrik di tiga benua yang pemiliknya mengatakan mereka dapat mulai memproduksi ratusan juta vaksin COVID-19 dalam waktu singkat jika saja mereka memiliki cetak biru dan pengetahuan teknis.

Tetapi pengetahuan itu dimiliki oleh perusahaan farmasi besar yang telah memproduksi tiga vaksin pertama yang disahkan oleh negara-negara termasuk Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) - Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.

Semua pabrik masih menunggu tanggapan.

Tedros memuji AstraZeneca karena membagikan teknologi vaksin COVID-19 dengan perusahaan termasuk Serum Institute of India, tetapi mengatakan "kelemahan utama dari pendekatan ini adalah kurangnya transparansi".

Perusahaan farmasi yang mengambil uang pembayar pajak dari AS atau Eropa untuk mengembangkan inokulasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengatakan bahwa mereka menegosiasikan kontrak dan kesepakatan lisensi eksklusif dengan produsen berdasarkan kasus per kasus karena mereka perlu melindungi kekayaan intelektual mereka dan memastikan keamanan.

Tedros mencatat bahwa meskipun upaya yang didukung PBB yang dikenal sebagai COVAX telah mengirimkan vaksin ke lebih dari 20 negara minggu ini, jumlahnya hanya cukup untuk melindungi sekitar 2 persen hingga 3 persen dari populasi setiap negara. (AP)