Katakini.com - Kelompok perlawanan Thailand Selatan sepakat untuk melanjutkan negosiasi dengan pemerintah Thailand melalui video online di tengah pandemic Covid-19.

Dalam pernyataannya pada Senin, Front Revolusioner Nasional Melayu Patani (BRN), kelompok perlawanan paling berpengaruh di Thailand selatan, mengatakan pada awal 2021 kedua belah pihak menyepakati usulan Fasilitator Malaysia untuk melanjutkan pembahasan tingkat teknis melalui video conference guna membahas persiapan sebelum perundingan putaran ketiga.

“BRN mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Malaysia yang telah memfasilitasi perundingan resmi antara BRN dengan Pemerintah Thailand khususnya Abdul Rahim bin Mohd Noor yang bertindak sebagai Fasilitator yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk memastikan proses perundingan perdamaian ini bekerja dengan lancar dan sukses,” kata Biro Penerangan BRN.

Dalam diskusi tersebut, kata BRN, kedua belah pihak membahas beberapa isu terkait: Pertama, penyelesaian konflik di Patani melalui solusi politik atau administratif sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Kedua, Pengurangan aksi militer dan ketiga, keterlibatan kelompok masyarakat sipil CSO, LSM, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat dalam proses negosiasi sesuai dengan konsep inklusivitas yang telah disepakati sebelumnya.

“Untuk menuntaskan pembahasan masalah tersebut, dalam waktu dekat sekretariat fasilitator akan melakukan pembahasan antara kedua pihak di tingkat teknis,” ujar BRN.

BRN mengatakan sejauh ini telah melakukan negosiasi sebanyak dua kali dengan pemerintah Thailand yakni pada 20 Januari 2020 dan 2-3 Maret 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Setelah itu, perundingan tatap muka terpaksa ditunda karena merebaknya pandemi Covid-19.

“Meski fasilitator sudah beberapa kali mencoba mengatur perundingan putaran ketiga, hal itu belum bisa dilakukan karena ancaman pandemi Covid-19 belum mereda dan hampir seluruh negara telah menutup perbatasannya,” ucap BRN.

Walaupun negosiasi tatap muka tidak memungkinkan, namun karena komitmen kedua belah tetap mengadakan diskusi melalui pesan dan korespondensi di bawah fasilitator terkait masalah perdamaian.

Dalam situasi pandemi Covid-19, BRN pada 3 April 2020 telah menyatakan penghentian semua tindakan di lapangan guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian.

“Sesuai dengan anjuran Sekjen PBB Antonio Guterres agar semua pihak yang bertikai melakukan gencatan senjata global dan bersama-sama fokus kepada usaha melawan Covid-19,” ujar BRN.

Pemerintah Thailand memberlakukan darurat militer di tiga provinsi mayoritas Muslim di Thailand selatan - Pattani, Narathiwat, Yala - menyusul kekerasan mematikan pada tahun 2004.

Menurut lembaga pemantau Deep South Watch lebih dari 7.000 tewas dan 13.000 lainnya terluka akibat konflik bersenjata di selatan Thailand sejak 2004-2020.(Anadolu Agency)