Washington, katakini.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), mengatakan, program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara adalah prioritas mendesak bagi AS dan Washington tetap berkomitmen untuk denuklirisasi negara tersebut.

Disadur dari Reuters, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, kurangnya keterlibatan langsung pemerintahan Biden dengan Korea Utara seharusnya tidak dilihat sebagai indikasi bahwa tantangan yang ditimbulkanprogram senjata Pyoyang bukanlah prioritas.

"Faktanya sangat banyak," kata dia dalam pengarahan reguler pada Jumat (12/2).

Menurut Price, Korea Utara terus membuat kemajuan dalam program nuklir dan misilnya dalam beberapa tahun terakhir yang menjadikan ini prioritas yang mendesak bagi AS dan berkomitmen untuk menanganinya bersama dengan sekutu dan para mitra.

"Dan ... premis utamanya adalah kami tetap berkomitmen untuk denuklirisasi Korea Utara," kata Price

"Kurangnya keterlibatan langsung hingga saat ini adalah fungsi dari kami untuk memastikan bahwa kami telah melakukan kerja sama diplomatik, bahwa kami telah berhubungan dekat dengan mitra dan sekutu kami, yang bertujuan untuk pendekatan terkoordinasi," jelas dia.

Pemerintahan Biden, yang mulai menjabat bulan lalu, mengatakan sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan Korea Utara dalam konsultasi dengan sekutu, terutama Korea Selatan dan Jepang, menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Kim Jong Un, yang gagal membujuk Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.

Sebuah laporan rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Senin mengatakan, Korea Utara mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar US $ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.

Pejabat tinggi Presiden Joe Biden di Asia, Kurt Campbell, mengatakan pemerintah harus segera memutuskan bagaimana mendekati Korea Utara dan tidak mengulangi penundaan era Obama yang mengarah pada langkah-langkah "provokatif" oleh Pyongyang yang mencegah keterlibatan.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang membahas Korea Utara dengan mitranya dari Korea Selatan pada Kamis, mengatakan sanksi tambahan dapat digunakan dalam koordinasi dengan sekutu untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.

Biden menyebut Kim sebagai "preman" selama kampanye pemilihannya, dan mengatakan dia hanya akan bertemu dengannya "dengan syarat bahwa dia akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya untuk sampai ke sana."