Jenewa, katakini.com - Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada Jumat (12/2) untuk membahas krisis di Myanmar setelah pemerintah sipil terpilih diambil alih oleh militer.

Dilansir dari Reuters, Inggris dan Uni Eropa meminta pertemuan itu Senin (8/2) pagi, didukung oleh 19 anggota dari 47 anggota forum, sebagian besar negara-negara Barat bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan.

Amerika Serikat (AS), yang mengumumkan pada Senin bahwa mereka kembali ke forum yang ia hentikan pada Juni 2018, termasuk di antara 28 negara pengamat yang terdaftar mendukung langkah tersebut.

Para pendukung sedang mendiskusikan rancangan resolusi yang akan dipresentasikan untuk diadopsi pada sesi tersebut, kata para diplomat.

Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk hari ketiga pada awal pekan ini untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing mengatakan juntanya akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Julian Braithwaite, duta besar Inggris untuk PBB di Jenewa, mengatakan pada pertemuan organisasi Dewan Hak Asasi Manusia bahwa penahanan politisi dan warga sipil terpilih oleh militer memiliki implikasi besar bagi hak asasi manusia di negara itu.

Dia mencatat bahwa Thomas Andrews, penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, telah menyerukan diadakannya sesi khusus untuk menunjukkan kepada warga Myanmar "mereka tidak sendirian di saat-saat dalam bahaya dan kebutuhan."

"Di atas segalanya, kami harus segera menanggapi penderitaan orang-orang di Myanmar dan situasi hak asasi manusia yang memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite.