Katakini.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai kemenangan sementara Calon Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka dan Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo menunjukkan terjadinya masalah etika politik dalam demokrasi di Indonesia.

“Maju mundurnya demokrasi tidak hanya bisa dihitung dari fenomena ini, tapi memang kalau saya lihat ini masalah etika politik,” ujar Firman Noor kepada Anadolu Agency.

Firman Noor mengatakan problem etika politik ini bisa dilihat dari kapabilitas kandidat yang dinomorduakan dan eksistensi kandidat yang bergantung pada pucuk pimpinan kenegaraan.

Oleh karena itu, kata Firman, dinasti politik tidak menimbulkan persoalan jika kandidat yang dicalonkan memiliki kualitas dan teruji dalam memimpin pemerintahan.

Hal ini sebagaimana terjadi pada Yasuo Fukuda Perdana Menteri Jepang yang merupakan putra sulung Takeo Fukuda, Perdana Menteri Jepang ke-67 (1976-1978).

“Artinya, jika kapabilitas tidak dikorbankan, itu masih beretika,” kata Firman.

Hal ini berbanding terbalik dengan Gibran dan Bobby yang tidak memiliki rekam jejak dalam pemerintahan, apalagi anak Joko Widodo itu sebelumnya mengatakan tidak tertatik terjun dalam politik.

“Dia tidak dididik secara riil, tiba-tiba harus bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang nasibnya ditentukan oleh dia. Akhirnya nanti orang ini akan sangat bergantung pada orang-orang di sekelilingnya,” kata Firman Noor.

Firman mengaku dalam posisi netral melihat dinasti politik. Sebab ada yang bilang dinasti tidak cocok dengan demokrasi. Tapi di negara demokrasi mapan terjadi.

“Tapi di Indonesia ini tidak beretika karena yang dikorbankan kapabilitas,” ujar Firman.

Pemilih melihat emosional ketokohan

Sementara itu, pengamat politik Kedai Kopi Hendri Satrio menilai penyebab unggulnya keluarga penguasa atau dinasti politik pada Pilkada Serentak 2020 lantaran pemilih di Indonesia masih melihat emosional ketokohan.

Sehingga, kata dia, masyarakat akan memilih tokoh yang lebih dikenal.

"Indonesia masih patron saja, akhirnya yang dekat dengan dinasti politik yang dipilih," ujar Hendri Satrio kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat pada Kamis.

Dia pun berharap dengan terpilihnya keluarga dari penguasa ataupun dinasti politik, tingkat keuangan masyarakat di daerah harus meningkat.

Sementara itu, Menurut PDI Perjuangan unggulnya putra dan menantu Presiden Joko Widodo dalam hitung cepat Pilkada Serentak 2020, Gibran Rakabuming di Solo dan Bobby Nasution di Medan menambah daftar kepemimpinan muda yang dihasilkan sistem kaderisasi di partai.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto mengklaim kemenangan tersebut merupakan bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah.

"Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti," kata Hasto pada Rabu.

Strategi yang sangat tak bisa dibanggakan ini berusaha dilakukan agar rakyat tanpa melihat kapasitas serta kapabilitas keduanya sebagai pemimpin muda.

Dia mengklaim kemenangan Gibran dan Bobby juga membuktikan masyarakat melihat jernih sosok keduanya yang kredibel, muda dan membawa perubahan ke arah yang lebih.

"Jauh lebih bermakna dibanding kampanye negatif politik dinasti maupun isu lainnya," kata dia.

PDI Perjuangan mengapresiasi kedewasaan politik masyarakat yang sangat membanggakan, di tengah upaya berbagai kekuatan politik mengarahkan rakyat lewat strategi disrupsi negatif.

"Walau demikian, PDI Perjuangan secara jernih ingin juga menyampaikan harapan. Bahwa usai penetapan definitif, nantinya Mas Gibran dan Mas Bobby membuktikan kualitas kepemimpinannya sebagai kepala daerah di Solo dan Medan," tambah diaSebelumnya pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo pernah menanggapi mengenai anak dan menantunya yang maju dalam Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, Pilkada Serentak 2020 merupakan sebuah kompetisi dan menyerahkan sepenuhnya pilihan itu kepada rakyat.

"Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat tak memilih bagaimana. Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda," jelas Joko Widodo.(Anadolu Agency)