Katakini.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kebijakan pemerintah yang mengizinkan sekolah tatap muka mulai Januari 2021 berisiko memicu lonjakan kasus Covid-19.

Ketua IDAI Aman Pulungan mengatakan situasi pandemi saat ini belum bisa dikatakan membaik untuk kembali mengizinkan belajar tatap muka.

Sementara itu, anak maupun guru memiliki risiko yang sama untuk tertular Covid-19.

“Anak masih dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan rutin di kemudian hari, termasuk dalam menerapkan perilaku hidup bersih sehat,” kata Aman dalam konferensi pers virtual pada Kamis.

Selain berisiko terhadap anak itu sendiri, IDAI menilai anak yang terinfeksi dan tanpa gejala juga bisa menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya.

Menurut catatan IDAI, satu dari sembilan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan anak berusia 0-9 tahun.

Selain itu, data per 29 November 2020 menunjukkan bahwa proporsi kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 3,2 persen.“Ini sangat menyedihkan dan kami harus mengatakan kasus kematian anak di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik,” kata dia.

Di saat yang sama, Aman menuturkan banyak hal yang perlu dikaji dan disiapkan untuk memastikan penerapan belajar tatap muka dalam situasi yang paling aman.

Satgas Covid-19 dan dinas kesehatan di daerah harus melibatkan berbagai pihak termasuk orang tua siswa untuk mengkaji situasi pandemi dan kesiapan masing-masing sekolah.

“Libatkan lah kami semua, termasuk orang tua dilibatkan juga. Kalau dalam penilaian tidak bisa dibuka ya jangan dibuka,” tutur Aman.

Menurut dia, idealnya setiap guru dan siswa yang hendak belajar tatap muka harus menjalani tes usap dengan metode PCR lebih dulu. IDAI tidak merekomendasikan tes cepat antibodi maupun antigen untuk hal ini.

Sayangnya, tidak setiap siswa mampu mengakses tes PCR yang saat ini dipatok dengan harga Rp900 ribu per tes.

“Seharusnya tes PCR ini ditanggung untuk yang memutuskan sekolahnya akan dibuka,” ujar dia.

Sementara itu, Aman menuturkan ada sejumlah infrastruktur dan protokol yang perlu disiapkan oleh sekolah.

Hal itu mencakup kebutuhan penunjang anak seperti masker, bekal makanan dan air minum, pembersih tangan, hingga rencana transportasi.

Pasalnya, menggunakan transportasi umum dapat menambah risiko penularan pada anak.

Sekolah juga harus menyiapkan mitigasi dan penanganan darurat apabila sewaktu-waktu ditemukan kasus positif. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) perlu disiapkan dengan bantuan tenaga medis.(Anadolu Agency)