Hal itu dikemukakan Direktur
Walhi Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin di Makassar, Kamis (26/11/2020).
Sebagai gambaran, dari 2,6 juta hektare luas
hutan di Sulsel hanya sekitar 1,3 juta hektare bervegetasi hijau.
Mencermati kondisi tersebut, lanjut dia, potensi bencana alam memungkinkan terjadi dengan kondisi
hutan yang kurang perhatian untuk direhabilitasi, kendati setiap tahun mengingatkan Pemprov Sulsel.
Al Amin juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas merancang tata ruang provinsi guna merehabilitasi lahan kritis.
Dia berharap agar Pemprov maupun Kabupaten/Kota melakukan revisi peraturan terkait pemanfaatan ruang, termasuk rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ke
hutanan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Parenrengi mengatakan guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka pihaknya selalu berkoordinasi dengan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke
hutanan (KLHK) untuk pencegahan dan pengamanan oleh Polisi ke
hutanan (Polhut) di lapangan.
Menurut dia, pihaknya telah mendistribusikan bibit dan pupuk terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana alam cukup tinggi misalnya di Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu.
Ia menyebut bibit tersebut diperuntukkan guna merehabilitasi sekitar 10 ribu ha dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam penanamannya.
Pelaksanaan di lapangan dilakukan pihak Dinas Ke
hutanan Sulsel berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk melibatkan petugas di lapangan dan masyarakat.
"Dengan adanya penyaluran bantuan bibit dari KLHK, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memelihara tumbuhan seperti mangga, rambutan dan lain sbagainya pada masa pandemi seperti saat ini," katanya.