Katakini.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan mayoritas sekolah di Indonesia belum siap untuk menjalankan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menuturkan pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh sekolah telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan untuk mencegah penularan Covid-19 di antara guru dan siswa.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya mengizinkan sekolah dibuka mulai Januari 2021 apabila disetujui oleh pemerintah daerah, kepala sekolah, orang tua siswa.

Pemantauan FSGI menunjukkan bahwa mayoritas sekolah baru menyiapkan infrastruktur fisik seperti tempat mencuci tangan, namun belum menyiapkan pedoman berperilaku selama belajar tatap muka.

“Ketika belajar dan tidak diatur dengan ini [pedoman berperilaku], sekolah bisa menjadi klaster penularan Covid-19. Ini yang kami khawatirkan,” ujar Heru kepada Anadolu Agency pada Senin.

“Misalnya setiap pagi guru mengecek penciumannya baik, suhu tubuhnya baik. Kalau tidak baik, lebih baik tidak sekolah,” lanjut dia.

Menurut Heru, pedoman berprilaku ini penting untuk membangun pemahaman guru dan siswa agar disiplin dan terhindar dari risko penularan Covid-19.

Dia melanjutkan, pedoman ini juga mesti diterapkan di rumah dan di tempat aktivitas para siswa dan guru lainnya agar tidak menimbulkan risiko ketika berada di sekolah.

“Kalau siswa keluyuran sepulang sekolah, lalu terpapar di tempat lain, ini kan juga berisiko menularkan di sekolah, padahal bisa jadi tertularnya tidak di sekolah,” ujar Heru.

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyati juga menemukan hal serupa.

Pengawasan KPAI di Pulau Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum siap menjalankan protokol kesehatan.

“Secara umum dari 48 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Tapi ada juga sekolah yang KPAI nilai sudah sangat siap untuk belajar tatap muka,” ujar Retno.

Dengan keputusan yang telah dibuat untuk membuka sekolah, KPAI merekomendasikan agar belajar tatap muka juga sebaiknya dimulai dengan jumlah siswa sebanyak sepertiga kapasitas kelas.

Selain itu, KPAI meminta agar pemerintah memfasilitasi tes usap untuk guru dan siswa sebelum belajar tatap muka dimulai pada Januari mendatang.

Ancaman Mutu Pendidikan Menurun

Di sisi lain, FSGI menilai kebijakan sekolah tatap muka dibutuhkan untuk menjaga capaian dan mutu pendidikan siswa Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap lebih dari 68 juta peserta didik di 646 ribu satuan pendidikan di Indonesia karena harus belajar dari rumah.

Heru Purnomo menuturkan tidak seluruh siswa memiliki gawai dan koneksi internet untuk belajar daring secara intensif.

“Di Kabupaten Bima, jaringan kami di sana melaporkan kalau hanya 6 sampai 9 siswa yang hadir sekolah daring dengan alasan kuota internet tidak memadai, padahal jumlah siswanya 36 orang,” kata Heru.

“Begitu diberikan subsidi kuota internet pun tetap saja masih banyak yang tidak bisa bisa berpartisipasi,” lanjut dia.

Menurut Heru, implikasi dari situasi ini cukup serius dan dapat menimbulkan rendahnya capaian pendidikan di Indonesia.
“Seperti yang di daerah pinggiran, tidak memiliki akses internet mereka harus bagaimana? Menunggu modul pembelajaran dikirimkan lama,” ujar Heru.

“Risiko learning loss terjadi di situ, capaian pendidikan menjadi turun. Ini sudah terjadi di depan mata,” kata dia.(Anadolu Agency)