Katakini.com - Komisi IX DPR RI menyoroti pengakuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebutkan banyak pegawainya  terinfeksi  Covid-19.

Kementerian Kesehatan harusnya jadi lembaga yang memberi contoh penerapan protokol kesehatan, sehingga asumsinya aman dari klaster baru penularan corona.

"Virus memiliki daya tular tinggi dan tak tebang pilih, tua muda, ekonomi menengah maupun atas, perkotaan maupun pedesaan semua berpotensi. Terkait banyak pegawai Kemenkes terpapar, ini  harus menjadi pengingat bagi kita semua  agar mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kebugaran. Jangan sampai instansi pemerintah jadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan," kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher di Jakata, Rabu (16/09/2020).

Netty menyarankan, keterjangkitan pegawai Kemenkes itu harus jadi cambuk yang menuntut Kementerian untuk segera berbenah. Kebijakan secara strategis harus diambil untuk memutus rantai penularan.

"Ini menjadi alarm kesekian kalinya bagi pejabat di Kemenkes untuk segera mengambil kebijakan strategis dan tepat agar bisa melindungi rakyat, termasuk di dalamnya pegawai kementeriannya sendiri. Tingkatkan upaya preventif dan kuratif penanganan covid-19 baik di tingkat kementerian maupun nasional," ujarhnya.

Ia meminta pemerintah dan masyarakat agar tidak menganggap remeh ancaman Covid-19 yang per Selasa (15/09/20) telah memakan korban terinfeksi sejumlah  225.030 orang.

"Waspadai tempat kumpul atau kerumunan massa sebagai klaster penularan seperti perkantoran, tak terkecuali kantor-kantor pemerintah. Pastikan  seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada menyelamatkan sistem  kesehatan. Jangan sampai kita kalah dengan kepentingan lain yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja," pintanya.

Netty mengingatkan, manajemen perkantoran dan pelaku usaha agar disiplin melakukan langkah pencegahan penularan demi melindungi keselamatan pegawainya.

"Segera lakukan skrining, perbanyak test, pengaturan shift kerja, penegakan protokol kesehatan secara ketat, serta  peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penerapannya. Perkantoran milik pemerintah harus menjadi pelopor dan teladan dalam pemberlakuan protokol kesehatan," katanya.