Katakini.com - Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah pusat dan DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 harus singkron.

Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. Rakyat butuh Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta akur.

"Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," kata Netty dalam rilis pers yang diterima Tajuk.co, Sabtu (12/09/20).

Menurut Politikus PKS ini, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara  fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi  kebijakan pusat-daerah.

"Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan  komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah" ucapnya.

Ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia itu juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

"Jakarta adalah ibukota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI," katanya.