Katakini.com - Lumbung Ikan Nasional (LIN) dianggap hanya akal-akalan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan untuk kepentingan elite di Maluku.

"Pak Menteri datang bicara tentang masalah perikanan, namun pemilik sah perikanan terbesar di Maluku tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan sampai hari ini hasil laut orang Aru lagi dikuras oleh negara melalui keputusan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tentang penempatan 1.100 kapal tangkap yang beroperasi di laut Aru," kata Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru Wahab Mangar di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Ketua DPD Kabupaten Aru Partai Gelora ini mengatakan, atas kebijakan Pemerintah Pusat lewat Menteri KKP, nelayan Aru makin sulit mendapat hasil tangkapan seperti dahulu karena sudah dikuras oleh kapal-kapal besar yang diizinkan oleh Menteri Edy.

"Nelayan lokal kami sulit mendapat hasil tangkapan yang sebagaimna dulu, karena dikuras habis oleh nelayan kapal besar. Yang membuat kami tersinggung saat Menteri KKP hadir dengan bangga, dan senyum manis membagi bantuan buat kabupaten lain yang bahkan lautnya tidak dikuras sama sekali, tapi malah dapat bantuan dan diprioritaskan," ucapnya.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini menuding, keputusan Menteri KKP memberikan LIN bukan untuk masyarakat, tetapi kepada para elite dan merugikan nelayan kecil setempat.

"Sudah saatnya kami orang Aru bicara tegas, bahwa Menteri Edy harus jujur terkait LIN, ini untuk masyarakat Aru atau hanya untuk kelompok elit Pak Menteri," protesnya.

Atas dasar itu, Mangar menyatakan mosi tidak percaya pada Menteri KKP dan jajaranya sebagai bentuk protes masyarakat Aru dan dengan tegas menolak LIN di Maluku.

"Dengan tegas kami nyatakan menolak LIN di Maluku. Dan Menteri KKP segera menarik semua kapal tangkap yang ada di laut Aru. Kalau ini tidak dilakukan, maka kami anggap Edhy Prabbowo sengaja memiskinkan masyarakat Aru," ujarnya.