Katakini.com - Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah diminta tegas menggenjot capaian aksi pencegahan korupsi yang dinilai masih rendah.

Ketegasan ini penting untuk menunjukan komitmen pada upaya pencegahan korupsi kepada masyarakat.

"Kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen pencegahan korupsi secara nyata melalui pelaksanaan rencana aksi yang ditetapkan," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2020).

Dikatakan Lili, tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) setiap enam bulan berkala melaporkan capaian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini untuk melihat capaian serta kemajuan pelaksanaan rencana aksi Stranas PK.

"Kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat melihat kemajuan pelaksanaan rencana aksi stranas PK ini melalui website jaga.id pada laman Stranas PK," cetua Lili.

Oleh karena itu, Lili mengajak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat lebih keras lagi mewujudkan komitmen pencegahan korupsi, yang lebih nyata.

Dia mengharapkan, semua praktik-praktik baik dapat dilihat lagi implimentasinya sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK.

"Dengan tiga rencana aksinya dan 27 sub aksinya dapat semakin bertambah, semakin terukur dan semakin fokus dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia," tukasnya.