Katakini.com - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kegaduhan publik setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) hengkang dari program tersebut.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta Menteri Nadiem Makarim mengevaluasi kekurangan program tersebut.

“Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan,” kata Hetifah di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Alumnus National University of Singapore yang juga Politikus partai Golkar itu berharap, peserta mendapatkan transparansi mengenai proses dan hasil seleksi. Dirinya pun mengapresiasi Kemendikbud yang telah menggunakan badan independen seperti SMERU untuk melakukan evaluasi.

“Sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta agar mereka juga mendapatkan feedback untuk perbaikan ke depannya. Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, umumnya program organisasi penggerak sangat bagus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Namun, di karenakan adanya ketidaktransparan dalam proses seleksi, banyak pihak yang geram. Bahkan muncul kesalahpahaman yang di antara organisasi besar yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan, seperti NU dan Muhammadiyah.

“Jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan. Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi. Juga, bagaimana porsi alokasi anggaran, mungkin bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria-kriteria tertentu, tidak harus sama semua jumlahnya,” ujarnya.