Katakini.com - Pemerintah mengaku mengalami mekesulitan membangun perumahan bersubsidi di kota-kota besar seperti Jabodetabek.

Alasannya, lahan-lahan di wilayah Jabodetabek mayoritas sudah dikuasai oleh para pengembang besar. Akibatnya pemerintah menjadi tidak bisa bersaing.

"Kenyataannya adalah di kota-kota besar seperti Jabodetabek, lahan-lahan sudah dikuasai oleh pengembang besar," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurut Khalawi, dengan dikuasainya lahan-lahan oleh pengembang besar tersebut maka hal itu menyebabkan harga tanah menjadi mahal. Pasalnya pengembang besar lebih memilih membangun hunian kelas premium dengan skala besar dengan berbagai fasilitas hunian. Hal itu tentu berbeda jika pemerintah yang hanya mengembangkan perumahaan subsidi.

"Kita berencana bekerja sama dengan para pengembang besar agar bisa mengatasi masalah harga lahan tadi. Karena pembangunan skala besar melibatkan pengembang besar," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga berencana memperbaiki pasal-pasal dalam undang-undang pertanahan yaitu yang terkait dengan land banking. Land banking adalah suatu cara yang dipakai untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dengan menyiapkan sejumlah stok tanah.

"Untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah/MBR sangat susah, makanya kita sedang mencoba mendorong di UU Pertanahan tentang adanya pasal land banking," ujar Khalawi.