Katakini.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan dan meminta Israel menghentikan rencana aneksasi atas Tepi Barat yang diduduki.

Demikian disampaikan Johnson melalui tulisannya untuk harian Israel Yedioth Ahronoth.

Johnson menekan bahwa Inggris tidak akan mengakui perubahan apa pun soal perbatasan Israel yang sudah ditetakan pada 1967, kecuali jika Palestina menyetujuinya.

"Sebagai teman seumur hidup, pengagum dan pendukung Israel, saya takut aneksasi ini akan gagal dalam tujuannya mengamankan perbatasan Israel dan akan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang Israel sendiri," tulis dia seperti dikutip oleh anadolu, Kamis (2/7/2020).

Johnson berpendapat bahwa aneksasi yang diusulkan akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat Israel dalam meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Muslim.

PM Inggris Johnson mengatakan aneksasi adalah sebuah pelanggaran hukum internasional.

"Saya sangat berharap bahwa pencaplokan tidak dilanjutkan. Jika tetap dilakukan, Inggris tidak akan mengakui perubahan apapun pada garis 1967, kecuali yang disepakati antara kedua belah pihak," sebut dia.

Johnson mengatakan kedua belah pihak merasakan frustasi dari perundingan damai yang gagal, tetapi "kita sekarang harus menggunakan energi saat ini untuk sekali lagi kembali ke meja dan berusaha untuk mencari solusi."

Dia menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai "keamanan abadi bagi Israel, tanah air bagi orang-orang Yahudi, adalah melalui solusi yang memungkinkan keadilan dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina."

PM Inggris itu mengekspresikan kebanggaan terhadap "kontribusi Inggris bagi kelahiran Israel dengan Deklarasi Balfour 1917."

Dia mengatakan ini akan tetap menjadi "urusan yang belum selesai sampai ada solusi yang memberikan keadilan dan perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina."

"Satu-satunya cara yang bisa dicapai adalah kedua belah pihak kembali ke meja perundingan," tukas dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Mei kemarin mengumumkan bahwa pemerintahnya secara resmi akan mencaplok Lembah Yordan dan semua blok permukiman di Tepi Barat.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana serta aneksasi yang direncanakan menjadi ilegal.

Pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika aneksasi dilanjutkan karena akan merusak solusi dua negara.

Pencaplokan itu muncul sebagai bagian dari "Kesepakatan Abad Ini" Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari, yang merujuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30-40 persen dari Tepi Barat, termasuk seluruh Yerusalem Timur.