Katakini.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai wajar bila Presiden Jokowi marah besar pada jajaran menteri.

Menurutnya hal itu sebagai dorongan agar pemerintah berbakti pada rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa di tengah cobaan Covid-19 yang merusak tatanan perekonomian nasional.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata Hasto dalam rilis persnya, Senin (29/6/2020).

Alumnus Fakultas Teknik UGM Yogyakarta itu mengatakan, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Bagi Hasto, reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Presiden harusnya dapat memacu kinerja jajaran menteri agar bekerja semakin keras untuk 267 juta rakyat Indonesia.