Katakini.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengumumkan 102 kabupaten/kota masuk zona hijau, atau aman dari covid-19. Selanjutnya sebanyak 136 kabupaten`kota masuk zona kuning.

"Pemerintah telah mengumumkan 102 kabupaten kota yang masuk dalam zona hijau atau kawasan yang belum memiliki kasus terkonfirmasi positif pada tanggal 30 Mei 2020," kata Doni dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Doni mengatakan kondisi wilayah tersebut tidaklah tetap, melainkan dinamis, yang sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung kepada kesungguhan pemda dan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankannya.

"Hal yang sama juga berlaku pada 8 sektor ekonomi yang telah diperbolehkan untuk melakukan kembali kegiatannya, yaitu pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan dan perminyakan," kata dia.

Adapun 136 kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut: Provinsi Aceh 9 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara 1 kabupaten dan 1 kota, Sumatera Selatan 3 kabupaten, Sumatera Barat 2 kota, Jambi 7 kabupaten/kota, Lampung 10 kabupaten/kota, Bengkulu 6 kabupaten/kota, Riau 10 kabupaten/kota, Kepulauan Riau 3 kabupaten/kota, Bangka Belitung 3 kabupaten, Kalimantan Timur 6 kabupaten/kota, dan Kalimantan Selatan 1 kabupaten.

Berikutnya Provinsi Kalimantan Barat 9 kabupaten/kota, Kalimantan Tengah 1 kabupaten, Jawa Barat 11 kabupaten/kota, Jawa Tengah 10 kabupaten/kota, Jawa Timur 4 kabupaten/kota, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 1 kabupaten, Nusa Tenggara Timur 6 kabupaten/kota, Sulawesi Utara 4 kabupaten, Sulawesi Barat 1 kabupaten, Sulawesi Tengah 7 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan 5 kabupaten/kota, Sulawesi Tenggara 3 kabupaten, Maluku Utara 4 kabupaten, Maluku 5 kabupaten, Papua Barat 2 kabupaten dan Provinsi Papua 1 kabupaten.

Sementara itu, kabupaten/kota yang masih bertahan di zona hijau berjumlah 92, sehingga total kabupaten/kota yang berada di zona hijau dan kuning berjumlah 228 kabupaten/kota, atau 44 persen dari total kabupaten/kota secara nasional.