• News

Ada Penumpang Positif Covid-19, Bodebek Minta KRL Dihentikan

Rizki Ramadhani | Rabu, 06/05/2020 08:39 WIB
Ada Penumpang Positif Covid-19,  Bodebek Minta KRL Dihentikan Wali Kota Bogor, Bima Arya

Katakini.com - Lima Kepala Daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) meminta Kementerian Perhubungan menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL). Permintaan ini menindaklanjuti temuan tiga penumpang KRL yang positif terinfeksi covid-19 pascates swab penumpang di Stasiun Bogor.

Para kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub," ungkap Bima Arya dalam keterangannya Selasa (5/5/2020) malam.

Ia menjelaskan, 5 kepala daerah ini sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuterline dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.

Namun, nampaknya para kepala daerah cukup realistis terkait diambil tidaknya usulan tersebut, sehingga mereka memberi opsi lain. Diantaranya pengaturan kembali jam operasional, misalnya ditambah lagi jamnya dengan tujuan menghindari penumpukan.

"Kemudian tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun, misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa," jelasnya.

Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. "Akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan ," pungkasnya.

FOLLOW US