• Ototekno

Pakar Keamanan Siber: "Tokopedia Harus Dimintai Pertanggungjawaban"

Ananda Nurrahman | Selasa, 05/05/2020 02:17 WIB
Pakar Keamanan Siber: "Tokopedia Harus Dimintai Pertanggungjawaban" Salah satu akun yang setelah dicek terdeteksi sebagai akun yang diretas dan diperjualbelikan

Katakini.com- Peristiwa peretasan dan penjualan data pengguna Tokopedia di darkweb menjadi persoalan serius di tengah pandemik virus corona. Bagaimana tidak, ada 91 juta data pengguna yang dijual dengan murah di darkweb.

Peristiwa ini sekali lagi menjadi pengingat betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera diselesaikan.
Tanpa UU PDP, masyarakat kita seperti dibiarkan di hutan belantara tanpa perlindungan. Data masyarakat kita baik di online dan offline banyak disalahgunakan dan yang paling krusial data masyarakat tidak dilindungi.

Dalam keterangannya Senin (4/5), pakar keamanan siber,  Pratama Persadha menjelaskan bahwa Tokopedia harus dimintai pertanggungjawaban. Masalahnya regulasi dan UU apa yang bisa dipakai, karena UU PDP juga belum tuntas.

“Coba kita lihat data yang diretas, praktis hanya password saja yang dienkripsi, padahal data lainnya juga sangat krusial," ujar chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Dikatakan Pratama lagi, "ada user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor seluler. Pengguna Tokopedia saat ini menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, salah satunya phising dengan memanfaatkan data tadi."

Pratama menambahkan, selain pengamanan yang tidak menyeluruh, Tokopedia juga tidak langsung memberikan notifikasi pada pengguna terdampak dan juga langkah preventif. Hal yang sebenarnya bisa saja mudah dilakukan, dengan notif lewat aplikasi, email, SMS dan whatsapp.

Tokopedia juga harus menghadapi ancaman tuntutan bila ada user Tokopedia warga Uni Eropa yang merasa dirugikan. Warga Uni Eropa dilindungi General Data Protection Regulation (GDPR), semacam UU yang melindungi data warganya di seluruh dunia. Ancamannya tidak main-main, bisa sampai 20 juta euro,” ujarnya.

Pratama menambahkan dalam GDPR, perlindungan data menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Dalam kasus Tokopedia, enkripsi hanya pada password saja sangat tidak cukup. GDPR sendiri mewajibkan perlindungan pada seluruh data.

“Dalam GDPR nanti akan dicek, apakah data sensitif dienkripsi atau tidak. Apakah platform memiliki SDM dan vendor teknologi yang cakap atau tidak. Apakah update security patch dilakukan berkala atau tidak. Serta bagaimana model pengamanan yang dijalankan setiap harinya,” kata Pratama.

Peristiwa ini memang membuat ketakutan di sebagian warga untuk berbelanja di marketplace, terutama yang menggunakan kartu kredit dan debit, juga dompet digital. Mereka khawatir datanya ikut diretas dan diperjualbelikan.

“Transaksi bisa dilakukan seperti biasa, namun memang minimal ganti password dan buat pasword setiap platform berbeda. Karena bila password email dan tokopedia sama, kemungkinan terburuk email kita diambil alih dan semua akun-akun kita lumpuh, baik medsos maupun marketplace,” ujar Pratama.

FOLLOW US