Aksi Peringatan Hari Buruh
Katakini.com - Angka korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ternyata tidak sebanding dengan perkiraan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang bisa mencapai 15 juta jiwa.
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah menyebutkan, sekitar 2,08 juta pekerja terkena PHK per 20 April akibat pandemi virus corona. Lebih dari setengahnya berasal dari sektor formal, yakni 1,54 juta orang. Kemudian sektor informal yang terkena PHK sebanyak 538 ribu pekerja.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM, Suryani Motik mengemukakan, angka itu lebih besar dari jumlah yang sudah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 2,8 juta per 20 April lalu.
Sebab, kata Suryani jumlah itu belum ditambah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga ikut terdampak. "Jadi kalau tadi 2 juta, fakta bisa 15 juta. Itu 2 juta mungkin yang dilaporkan. Apakah UMKM melaporkan, kan tidak," kata Suryani saat diskusi melalui aplikasi zoom dilansir cnnindonesia.
Suryani memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar, antara 30-40 juta warga korban PHK akibat pandemi ini. Sebab, kata dia, banyak warga juga terpaksa tak bisa mudik karena dilarang.
"Belum lagi itu dikatakan yang tidak pulang. Di Jakarta mungkin 20 jutaan. Mungkin sudah hampir 30 jutaan tenaga kerja, 40 juta yang sudah menganggur," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi UMKM saat ini berkebalikan saat krisis moneter pada 1998. Bila pada tahun itu UMKM bisa menjadi tulang punggung geliat ekonomi, saat ini UMKM justru menjadi sektor usaha yang paling terdampak.
Terlebih lagi, tak semua UMKM bisa beralih ke online. Untuk usaha kecil, kondisi seketika membuat usaha langsung terkapar. Sementara, untuk kategori menengah, Suryani memperkirakan mereka hanya bakal bertahan tak lebih dari dua bulan.
"Kemudian bisa beralih ke online, tidak semua usaha bisa beralih ke online. Kalau misalnya, makanan masih mungkin bisa. Tapi kalau misalnya restoran siap saji nggak semua juga bisa. Kerajinan sulit juga," katanya.
"Jadi dengan sendirinya hampir semuanya sekarang tutup," tambahnya.
Oleh karena itu menurut dia, saat ini tak bisa mengatakan perusahaan tak bertanggung jawab. Pasalnya, ujar Suryani, jangankan untuk memberi pesangon, untuk para pengusaha sendiri pun juga susah.
"Oleh sebab itu tidak bisa hari ini, kita mengatakan ini pengusaha tidak bertanggung jawab," katanya.