Katakini.com - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan KRL tetap beroperasi kendati DKI Jakarta dan wilayah penyanggah tengah menerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski demikian, operasional KRL akan dilakukan dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi, kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Jodi menjelaskan selama masa PSBB, masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi. Diantaranya yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan,  sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL. Dikhawatirkan jika operasional KRL diberhentikan, hal itu malah dapat menimbulkan masalah baru.

Penerapan PSBB juga hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi (pemprov).

Oleh karena itu, Menko Luhut menyarankan pemprov untuk untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan. Jika masih ada yang masih bandel, lanjutnya,  maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

"Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu, harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar pergub," tambah Jodi.

Ia menambahkan, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan.

"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok," tutup Jodi.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kementerian Perhubungan untuk menghentikan operasional KRL selama masa PSBB.