Sorong, Katakini.com - PT Misool Eco Resort (MER), resort asing di Raja Ampat melarang operator wisata masuk ke lokasi wisata tersebut guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Titik-titik yang tidak boleh dikunjungi adalah pesisir pantai dan laut kawasan Pulau Kalig, Pulau Yelit, dan Pulau Daram Misool Selatan.

Larangan yang tertuang dalam surat edaran itu mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama masyarakat lokal Misool Raja Ampat. Sebab, perusahaan tersebut statusnya menyewa pulau, bukan untuk menguasai pesisir pantai dan laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat lokal turun temurun.

Adam warga Misool Selatan, salah satu pelaku usaha Speed Boat trans wisata Misool di Sorong, Minggu (1/03/2020) mengatakan surat edaran bernomor 001/MER/ADD-SP/II/2020 diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020 oleh perusahaan dan disebarkan kepada seluruh operator wisata di Raja Ampat, terutama masyarakat pemilik homestay di wilayah Misool Selatan.

"Kehadiran perusahaan tersebut pun tidak membawa dampak bagi kemajuan masyarakat lokal, sehingga kami tidak akan menjalankan edaran tersebut. Ini tanah kami, dan ini negara kami bukan negara asing. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti edaran tersebut yang membatasi masyarakat di atas tanahnya sendiri," ujar Adam, seperti dikutip dari antaranews.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat Daerah Pemilihan Misool, Fahmi Macap yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa virus corona saat ini menjadi perhatian serius Internasional sehingga jika ada ketakutan perusahaan MER wajar saja.

Namun, menurut dia, perlu diingat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Misool tidak semua wisatawan asing, tetapi ada juga wisatawan domestik. Selain itu, pemerintah belum menetapkan Indonesia bahkan Raja Ampat sebagai daerah rawan virus Corona.

Sebab itu, kata dia, perusahaan asing tersebut jangan membatasi ruang gerak wisatawan yang berkunjung ke Misool. Sebab, akan berdampak buruk bagi citra pariwisata Misool serta akan menimbulkan reaksi dari masyarakat lokal terutama yang bergerak di usaha jasa pariwisata.

"Dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Raja Ampat akan melakukan kunjungan kerja dan masalah ini akan menjadi salah satu agenda untuk mengecek langsung kepada pihak perusahaan sejauh mana tingkat kerawanan hingga mereka mengeluarkan edaran tersebut," tambah dia.